Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)

PROSEDUR PENGAJUAN IJIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (IUPJWA)
 

Bagan Prosedur Pengajuan Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) di TN, TWA, Tahura, dan SM (Permenhut No.48/Menhut-II/2010)
  1. Tujuan
    Memberikan panduan langkah - langkah dalam mengurus penerbitan dokumen Surat Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam di BBKSDA Jawa Barat agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
     
  2. Ruang Lingkup
    Penerbitan Surat Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam di Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di wilayah kerja BBKSDA Jawa Barat.
     
  3. Referensi
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati & Ekosistemnya;
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor: 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
    4. Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam;
    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
    6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
    7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;
    8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-II/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;
    9. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.03/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak PengelolaanPariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
    10. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.12/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Administrasi Dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam 
    11. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.02/IV-SET/2012 Tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
       
  4. Batasan penting
    1. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 pasal 7, Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
      a. jasa informasi pariwisata;
      b. jasa pramuwisata;
      c. jasa transportasi;
      d. jasa perjalanan wisata; dan
      e. jasa makanan dan minuman.
       
    2. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2010 pasal 13,
      1. Pemegang IUPJWA mempunyai kewajiban : 
        1. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam; 
        2. ikut serta menjaga kelestarian alam;
        3. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya; 
        4. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung; 
        5. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
        6. menjaga kebersihan lingkungan; dan 
        7. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemberi IUPJWA. 
      2. Kewajiban sebagaimana huruf e dan huruf g, dikecualikan bagi pemegang IUPJWA perorangan 
         
    3. Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2010 pasal 12, Izin usaha penyediaan jasa wisata alam diberikan untuk jangka waktu:
      1. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan 
      2. 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi.
         
  5. Uraian Prosedur
    1. Penatausahaan Permohonan Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) 
      1. Agendaris mengagenda surat permohonan Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam  (IUPJWA) dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
      2. Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan permohonan izin kepada Kepala Balai Besar.
      3. Kepala Balai Besar mendisposisikan kepada Kepala Bidang Teknis KSDA yang selanjutnya didisposisikan kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan.
      4. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan mendisposisikan kepada Penelaah, Penyaji Bahan Pelayanan, Promosi SDAH & E untuk menelaah permohonan dan proposal atau rencana kegiatan, apabila telah lengkap, agar menyusun konsep telaahan dan IUPJWA.
    2. Penelaahan permohonan IUPJWA
      1. Pemohon perorangan
        1. Pemohon IUPJWA melakukan presentasi mengenai rencana usaha jasa yang akan dilakukan
        2. Pemohon mengisian formulir isian permohonan IUPJWA dan surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi.
        3. Pemohon melampirkan fotocopy dokumen dan membawa dokumen asli untuk keperluan verifikasi : 
          1. Kartu Tanda Penduduk
          2. Nomor Pokok Wajib Pajak
          3. Sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter
          4. Rekomendasi dari forum yang diakui oleh UPT untuk bidang jasa yang dimohon
        4. Apabila : 
          1. Dokumen pemohon sesuai dengan aslinya dan memenuhi standart minimum kelayakan, dimana :
            1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan diutamakan bagi penduduk atau masyarakat adat di sekitar kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; 
            2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
            3. Mengisi formulir yang disediakan oleh UPT atau UPTD yang memuat informasi mengenai identitas pemohon, jenis kegiatan usaha jasa yang 
              dimohon dan aktivitasnya, jumlah tenaga kerja yang diperbantukan serta kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban selaku pemegang izin apabila izin diberikan; 
            4. Sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter, outbound, jasa penyelaman dan surfing yang diperoleh melalui pelatihan atau uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga/forum/asosiasi yang berwenang atau UPT atau UPTD;
            5. Rekomendasi dari forum yang diakui oleh UPT atau UPTD untuk bidang usaha jasa yang dimohon dengan ketentuan : 
            6. Rekomendasi merupakan surat pengakuan yang menyatakan bahwa pemohon izin berdasarkan status kependudukannya dan atau kegiatan usahanya dan atau keanggotaannya, dinilai layak untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana yang dimohon; 
            7. Forum dibentuk oleh masyarakat/kelompok masyarakat sekitar kawasan sesuai dengan bidang kegiatan usahanya; 
              1. presentasi pemohon menunjukkan kemampuan yang bersangkutan dalam bidang jasa yang akan diusahakan 
              2. pemohon memiliki pemahaman dan attitute yang baik terhadap SDA Maka Penyaji Bahan Pelayanan, Promosi SDAH & E akan mengonsep surat perintah pembayaran Iuran IUPJWA (*) kepada pemohon.
        5. Apabila persyaratan belum lengkap/belum sesuai/ dinilai belum layak, maka Penyaji Bahan Pelayanan, Promosi SDAH & E akan mengonsep surat pengembalian permohonan (selambatnya sudah dikirimkan kembali pada pemohon dalam 10 hari kerja.
           
      2. Pemohon BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi 
        1. Pemohon IUPJWA melakukan presentasi mengenai rencana usaha jasa yang akan dilakukan
        2. Pemohon mengisian formulir isian permohonan IUPJWA dan surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi.
        3. Pemohon melampirkan fotocopy beserta asli persyaratan untuk diperiksa penelaah 
          1. Akte pendirian badan usaha atau koperasi
          2. Surat Ijin Usaha Perdagangan
          3. Nomor Pokok Wajib Pajak
          4. Surat Keterangan kepemilikan Modal atau Referensi Bank
          5. Profil Perusahaan Rencana Kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan (sesuai Perdirjen Nomor : P. 12/IV-SET/2011)
        4. Apabila : 
          1. Dokumen pemohon sesuai dengan aslinya dan memenuhi standart minimum kelayakan, dimana :
            1. Akte pendirian badan usaha atau koperasi yang dibuat oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mencantumkan bidang usaha antara lain kehutanan dan atau jasa pariwisata alam; 
            2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masih berlaku, dan bergerak di bidang usaha antara lain kehutanan dan atau jasa pariwisata alam; 
            3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
            4. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank yang menyatakan bahwa pemohon benar merupakan nasabah bank bersangkutan dan dari segi finansial dianggap mampu untuk menjalankan usaha yang dimohon; 
            5. Profil perusahaan, meliputi : 
              1. Nama dan alamat perusahaan atau koperasi sesuai akte pendiriannya;
              2. Bidang usaha; 
              3. Susunan direksi/struktur organisasi; 
              4. Struktur permodalan. 
              5. Rencana kegiatan usaha penyediaan jasa, memuat: 
              6. Tujuan kegiatan usaha; 
                1. Jenis kegiatan jasa yang akan dikembangkan; 
                2. Rencana kegiatan usaha selama jangka pengusahaan; dan 
                3. Rencana jumlah tenaga kerja yang diserap (pegawai tetap dan pegawai honorer); 
              7. Format rencana kegiatan usaha huruf f, sebagaimana lampiran 1 perdirjen nomor 12 tahun 2011. 
          2. presentasi pemohon menunjukkan bonafiditas perusahaan / koperasi dan  kemampuan dalam bidang jasa yang akan diusahakan
          3. pemohon memiliki pemahaman dan attitute yang baik terhadap SDA
            Maka Penyaji Bahan Pelayanan, Promosi SDAH & E akan mengonsep surat perintah pembayaran Iuran IUPJWA (*) kepada pemohon.
        5. Apabila persyaratan belum lengkap/belum sesuai/ dinilai belum layak, maka  Penyaji Bahan Pelayanan, Promosi SDAH & E akan mengonsep surat pengembalian  permohonan (selambatnya sudah dikirimkan kembali pada pemohon dalam 10 hari  kerja)
           
    3. Penerbitan IUPJWA 
      1. Pemohon yang telah melunasi SPP IUPJWA menyampaikan copy bukti pembayaran kepada Kepala BBKSDA Jawa Barat cq. Penyaji Bahan Pelayanan, Promosi SDAH & E 
      2. Penyaji Bahan Pelayanan, Promosi SDAH & E akan mengonsep draft IUPJWA, dilampiri hasil telaahan yang ditandatangani penelaah, copy dokumen pendukung dan copy bukti bayar yang telah diverifikasi.
      3. Kepala seksi Pemanfaatan dan Pelayanan memeriksa hasil telaah, copy dokumen pendukung dan bukti bayar kemudian membubuhkan paraf koordinasi apabila draft IUPJWA telah sesuai. 
      4. Kepala Bidang Teknis memeriksa hasil telaah, copy dokumen pendukung dan bukti bayar kemudian membubuhkan paraf koordinasi apabila draft IUPJWA telah sesuai.
      5. Kepala Balai Besar memeriksa hasil telaah, copy dokumen pendukung dan bukti bayar kemudian menandatangai IUPJWA.
      6. Agendaris memberi nomor, stempel dan mendistribusikan serta mengarsipkan surat sesuai standart
         
  6. Sarana Pendukung
    Laptop, Printer, Formulir – formulir Isian Permohonan IUPJWA

     
Tiktok
KOLEKSI VIDEO